Medan,Trans Nusantara.co.id-Media Trans Nusantara.co.id, menggelar Rapat Kerja, dalam rangka evaluasi kerja 2020 dan menyusun program kerja 2021, di Rumah Ketua Dewan Redaksi, pasar VII, Helvetia Medan, Minggu, ( 27/12/2020 ).
Rapat Kerja dimulai pukul 10.00 WIB s/d 17.00 WIB, dihadiri oleh, Ketua Dewan Redaksi, Ali Osman Siregar, SH, Pimpinan Redaksi, Pino Simbolon, Wakil Pimpinan Redaksi, Hasbullah Silalahi, Wakil Pimpinan Perusahaan, Musal Fiqri Tanjung, Kepala Biro Kab. Langkat, Heru Sujaka, Kepala Biro Kab.Deli Serdang, Pauzi Pulungan, Wartawan Unit Polda Sumut, Hisar Lumban Gaol, CHELSY Tampubolon ( Wartawan ), dan dihadiri juga oleh Mitra Kerja, yakni Pengurus Lembaga Pusaka Lansia & Anak Propinsi Sumatera Utara, Muhammad Aziz didampingi Staf, Tono, dan sejumlah wartawan Trans Nusantara.
Wakil Pemimpin Perusahaan, Musal Fiqri Tanjung dalam kata sambutannya mengatakan, tujuan diadakannya rapat kerja ini adalah untuk mengadakan evaluasi kerja 2020 dan menyusun program kerja Media Trans Nusantara.co.id untuk tahun 2021.
Lebih lanjut, Musal Fiqri Tanjung memaparkan dalam rapat kerja, yang akan dibahas salah satunya yakni tentang pengelolaan manajemen Media ” Trans Nusantara.co.id ” dibawah naungan PT.Media Trans Nusantara Internet, secara epektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang sudah ada, untuk menncapai tujuan, dengan cara menjalankan fungsi manajemen : Perencanaan, Pengorganisasian, Perintah, Koordinasi dan Pengendalian.
Ada salah satu peserta rapat bertanya. Apakah untuk mengadakan kerja sama antara Media online dengan Pemerintah Daerah ( Pemda ), harus perusahaan yang terverifikasi oleh Dewan Pers ?
Dalam hal itu, Tanjung menjelaskan, bahwa sepengetahuannya, Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh menyatakan bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta verifikasi media menjadi syarat kerjasama dengan Pemerintah Daerah ( Pemda ).Dewan Pers tidak pernah mempermasalahkan media yang belum terpaktual, selama media tersebut telah Berbadan Hukum, dan Dewan Pers tidak pernah ” mengeluarkan surat ” yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, kepada media dalam diskusi dengan beberapa pimpinan media cetak, elektronik maupun ciber di hotel Ratna Inn, Banjar Masin, Kamis, ( 6/2/2020 ).
( Dikutip dari Publik Metro / Nasional Banjar Masin ).
Sementara itu, Ketua Dewan Redaksi Trans Nusantara co.id, Ali Osman Siregar, SH mengatakan, untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak Publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik.
” Wartawan dijajaran Trans Nusantara.co.id, agar selalu menguji informasi, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan praduga tak bersalah. ” Ungkapnya.
Lebih lanjut diuraikannya, menguji informasi artinya melakukan cheek and recheck tentang kebenaran informasi.
Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan, hal ini berbeda dengan opini interpretatif yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
Sedangkan asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Sementara itu, Pimpinan Redaksi, Pino Simbolon, menyebutkan, berdasarkan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, bahwa yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik.
Oleh karena itu, Simbolon menghimbau kepada seluruh wartawan Trans Nusantara co.id, di pusat maupun di Kabupaten/kota, dalam membuat sebuah berita harus secara berimbang. Berimbang yaitu, memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional, dan tidak menghakimi seseorang.
Rapat Kerja berjalan lancar dan aman, dengan mentaati protokol Kesehatan yang dianjurkan pemerintah.
Dari beberapa kesimpulan rapat kerja yang disepakati bersama, jajaran redaksi dalam waktu dekat ini akan melakukan audiensi ke Instansi terkait, dan akan turun ke daerah Kabupaten / Kota Sumatera Utara, untuk mengadakan pembinaan SDM di Biro Biro daerah, dan sekaligus bersilaturahmi.
( PS )