• Sel. Okt 4th, 2022

Kades Simerpara Pakpak Barat Diduga Palsukan Tandatangan Operator Mesin Babat

Share
151 views

Pakpak Barat, TransNusantara.co.id-Pemalsuan tanda tangan bukti penerimaan honor yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa Simerpara, Kec. PGGS berinisial “MM” mencuat riak di tengah masyarakat. Hal ini menyusul adanya pengaduan salah seorang yang tidak pernah tahu apa-apa tentang honor desa, tapi terdaftar sebagai operator mesin babat pekerjaan pemeliharaan jalan desa simerpara.

Kepada awak media, sumber mengatakan tanda tangannya dipalsukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab diduga kuat dilakukan oleh Kepala Desa.

Dirinya merasa ada kejanggalan, sumber tersebut memintai penjelasan dan mengatakan, bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menanda tangani tanda terima honornya selama Tahun 2017 itu.

“Saya tidak pernah mendaftar atau melamar untuk menjadi honor sebagai Operator Mesin Babat, tiba-tiba saya lihat nama saya ada di tanda bukti terima honorarium dan herannya lagi tanda tangan saya juga dipalsukan, saya merasa tidak pernah menandatangani bukti pengambilan honor Operator tersebut, entah siapa yang menanda tangani, karna bukan seperti itu tanda tangan saya,” sebutnya.

Menyikapi persoalan itu, Ketua LSM GPI Dairi-Pakpak Bharat, Agus Padang mengatakan sangat menyesalkan ulah kepala desa yang nekat memanipulasi tandatangan orang tersebut. “Ini merupakan penipuan bisa dikenakan pasal pemalsuan tandatangan,” Ujar Agus.

Agus mengatakan jika benar Kepala Desa MM telah memalsukan tandatangan sumber, pelaku bisa dijerat Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan bunyi sebagai berikut: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.” Jelas Agus.

“Jadi, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsu tanda tangan suatu surat adalah enam tahun penjara.” Ujarnya memperjelas.

Sementara Kepala Desa Simerpara, Mardi Manik saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan pihaknya menyangkal bahwa tidak mengkonfirmasi nama sumber sebelum memasukkannya ke dalam daftar honor operator mesin babat, “Ibettoh ngi lih.” Ujar Mardi dalam bahasa daerah.

“Tahu nya dia lih, namanya terdaftar di Honor Operator Mesin Babat, udah dihunjuk sebagai pembabat. Tapi kalau memang dua hari kerja ya saya bayarkan dua hari, masak saya bayarkan setahun.” Ujarnya membela diri.

Berkaitan dengan penjelasan Kades itu, Ketua LSM GPI, Agus Padang mendapati kejanggalan dalam keterangan Kepala Desa yang mengungkapkan bahwa honor yang diberikan sesuai jumlah hari kerja, sementara di SPJ kan sebesar 700 rb perbulan. “Ini tentu keliru sangat telak sudah melakukan tindak pidana korupsi,” Ujar Agus penuh tanda tanya.

Agus juga meminta kepada pihak penegak hukum Inspektorat sebagai internal dan Kepolisian sebagai eksternal agar mengusut kasus-kasus seperti ini agar para pejabat pemerintah desa tidak berani main-main dalam mengelola Dana Desa. Tak hanya itu pihaknya juga akan membuat laporan resmi terkait hal itu jika bukti-bukti sudah dipenuhi.(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.