Kanwil Kemenkumham Sumut Adakan Dialog Interaktif Mengenai Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Sumatera Utara

28 views

 

Medan – Transnusantara.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Sumatera Utara, Jumat (7/06/2024).

Kanwil Kemenkumham Sumut di Hotel Ibis Style Jalan Pattimura Medan, mengadakan Dialog Interaktif yang disiarkan melalui www.moveonlineradio.com, 104.6 Voks Radio Medan, dan 91.50 FM Tribagas Swara Kota Pinang.

Dialog kali ini membahas tugas, fungsi, dan kewenangan MKN Wilayah Sumatera Utara berdasarkan Permenkumham Nomor 17 tahun 2021.

 

 

Narasumber yang hadir antara lain Enand Daulay dari Polda Sumut, serta Agustining dan Yan Putra Jalo dari MKN Wilayah Sumatera Utara.

Enand Daulay menjelaskan proses penyidikan terhadap notaris yang diduga terlibat dalam kasus pidana.

Ia menekankan bahwa kerjasama antara Polda Sumut dan MKN Wilayah Sumatera Utara telah berjalan dengan baik.

Jika MKN menolak permohonan pemeriksaan notaris, biasanya karena penyidik belum mampu menjelaskan relevansi notaris dengan tindak pidana yang dimaksud.

Agustining dari MKN Sumatera Utara menanggapi dugaan masyarakat bahwa MKN menjadikan notaris seolah kebal hukum, “Dugaan ini tidak benar.

Kami memeriksa secara objektif dan majelis kami terdiri dari berbagai unsur, termasuk Kanwil Kemenkumham Sumut, akademisi, dan pihak kepolisian, “jelasnya.

Yan Jalo menjelaskan peran Sekretariat MKN dalam menanggapi pertanyaan masyarakat mengenai cara melaporkan notaris yang bermasalah.

Ia menyebutkan bahwa hanya aparat penegak hukum yang dapat meminta persetujuan pemeriksaan notaris terkait masalah pidana.

Namun, untuk dugaan pelanggaran jabatan oleh notaris, masyarakat dapat melapor ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai dengan wilayah kerja notaris tersebut.

Di akhir dialog, Agustining mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih notaris guna mencegah masalah hukum di masa mendatang.

“Pilihlah notaris yang kredibel sebagai langkah awal pencegahan, “pesannya.

Perwakilan Polda Sumut juga mengharapkan masyarakat tidak takut melaporkan notaris yang bermasalah terkait tindak pidana, menekankan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu sesuai amanat Kapolri.

(Hisar LG).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.