Transnusantara co.id,
MEDAN –
PT PLN (Persero) Unit Pengendalian dan Pembangkitan (UPDK) Belawan, memperkuat pencegahan tindak korupsi di jajaran pegawai. Hal itu diupayakan melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan pegawai terutama terkait undang-undang anti korupsi.
Demikian dijelaskan Manajer PT PLN UPDK Belawan, Harmanto, saat membuka program pencegahan korupsi, bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Belawan, di aula kantor BUMN Kelurahan Sicanang, Belawan, Kota Medan, Selasa (23/11).
Harmanto, mengatakan, dengan program sosialisasi UU tindak korupsi, seluruh pegawai PLN-UPDK diingatkan untuk waspada terhadap tindakan yang berpotensi dengan korupsi, sekaligus sebagai upaya mempelajari tentang tatacara menghindarinya. Termasuk mengaplikasikannya dalam menjalankan amanah kerja.
Lebih lanjut Harmanto menjelaskan, sesuai roadmap Kementerian BUMN dengan spirit Akhlak memfokusnya agar para pegawai PLN tidak terjebak dalam tindakan yang merugikan keuangan negara.
Bahkan dalam penguatan pencegahan korupsi, pihaknya sudah menjalankan serangkaian kebijakan agar para pegawai mawas diri dari berbagai peluang tindakan korupsi seperti gratifikasi.
Pada kesempatan itu, mewakili Kapolres Pelabuhan Belawan, Kasat Reskrim AKP Rudi Saputra, menyampaikan bahwa di negara berkembang praktik korupsi sangat marak. Namun pada dasarnya tindakan korupsi itu sangat erat kaitannya dengan perilaku individu masing-masing.
“Untuk itulah diperlukan seringnya penanaman ilmu pendidikan dan gerakan anti korupsi seperti ini,” kata Rudi.
Sementara itu, Aipda Muhammad Abrar, bagian Tipikor Polres Pelabuhan Belawan, yang turut mengisi materi program wawasan anti korupsi ini, mengingatkan agar PLN senantiasa membuka kran informasi kepada masyarakat dalam keterbukaan publik terkait penggunaan anggaran keuangan negara yang telah dilaksanakan. Karena di dalam PP Nomor 43, mengatur bentuk pengawasan masyarakat terkait pencegahan korupsi.
( TN/Arianto )