Pakpak, Bharat, Transnusantara.co.id-
BPAN AI (Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia) Sumatera Utara mengendus adanya dugaan korupsi dalam proses pengadaan lahan pembangunan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Kegiatan tersebut merupakan untuk pembangunan Gedung Sekolah TK Siempat Ruba.
Dugaan tersebut dikonfirmasi tim BPAN AI (Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia) Sumatera Utara menyusul mantan ASN yang kala itu bertugas di Dinas Pendidikan Pakpak Bharat, Rindu Berutu yang menyebutkan tidak pernah mengetahui dimana lokasi pengadaan lahan TK di Kecamatan Siempat Rube tersebut.
Rindu, yang kini bertugas di Kantor Camat Pergetteng-getteng sengkut saat dicecal beberapa pertanyaan oleh awak media mengaku tidak tahu menahu soal pengadaan lahan tersebut, “Tidak pernah saya tahu soal itu lih, coba tanya ibu br. Lingga, beliau pada saat itu Kabidnya,” Ujar Rindu.
Sementara Mantan Kabid TK dan PAUD, Purnama Lingga saat dikonfirmasi pada Senin (14/3) yang saat ini berkantor di Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat menyebutkan agar awak media berkoordinasi dengan Eduard Padang yang lebih mengetahui persoalan tersebut. “Coba koordinasi sama si Eduard Padang, dia lebih tau detail soal ini, karena dia dulu yang nunjukkan lokasi tanahnya,” Ujar ASN yang sekarang bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat itu.
Bagian Aset sendiri saat dikonfirmasi awak media, menyebutkan lahan untuk TK Siempat Rube termasuk dalam lahan Lahan SMP Negeri 1 Siempat Rube. “Satu aset nya itu lih, jadi TK itu dibangun diatas Lahan SMP Negeri 1 Siempat Rube, tidak ada aset atas nama TK Siempat Rube,” tutur staf Bagian Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dippekade) Kabupaten Pakpak Bharat.
Pun Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Sekda menyebutkan dana untuk pembelian lahan itu sudah di 0 kan, alias dihapuskan di PAPBD. “Kronologisnya, tahun 2013 kami anggarkan pengadaan tanah untuk pembangunan TK Siempat Rube. Jadi di R kami cari tanah di siempat rube di jalan tugu padang. Karena agak curam dan jurang ternyata tidak sesuai dengan persyaratan. Kan persyaratannya harus dekat dari rumah masyarakat dan harus strategis. Karena ga dapat-dapat tumbuh lah ide, tanah SMP kan luas, itulah kita pakai, nanti kedepan kita pecah suratnya,” jelas Jalan diruang kerjanya pada Senin (14/3).
Lanjut Jalan menjelaskan setelah sah dibangun di lahan SMP, maka di PAPBD anggaran nya dirubah menjadi 0, “Jadi setelah sah akan di bangun di lahan SMP, di P dirubah lah anggaran itu menjadi 0. Jadi tanah ini pada saat PAPBD tidak dianggarkan lagi.” tandasnya.
Jalan juga menyebutkan persoalan ini sudah beberapa kali ditanyakan awak media, bahkan saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat.
“Jadi waktu itu sampai saya tunjukan DPA nya itu pak, karena tidak dapat saya lagi berkasnya dipendidikan, sangkin banyak nya yang menyakan soal ini, atau nanti saya tunjukan berkasnya kalau rekan-rekan tidak percaya,” cetus Jalan meyakinkan awak media.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Bidang pemberantasan Korupsi BPAN AI, Rosen Jaya Sinaga menyebutkan Sebagai Lembaga yang konsen atas segala hal penyelewengan yang menyangkut dengan Uang Negara, Jaya mengaku bahwa pihaknya mengendus adanya praktik korupsi yang melibatkan Penjabat Sekda Pakpak Bharat.
“Untuk membuktikan kasus ini, kami akan menyurati pihak Dinas Pendidikan serta aparat kepolisian agar segera melakukan penyelidikan. Karena patut dicurigai dugaan korupsi ini tak terlepas dari adanya peran serta Mantan Kadis Pendidikan,” tandasnya.
Untuk itu pula, kata Jaya, setelah menyurati Dinas Pendidikan, BPAN Sumut akan melakukan aksi ke pihak penegak hukum sekaligus membuat laporan atas dugaan korupsi pengadaan lahan TK di Kecamatan Siempat Rube itu. (Tim)
Penulis : Redaksi