Transnusantara.co.id-
Medan,
Proyek pembangunan jalan & jembatan multi years Rp.2,7 T di Sumatera Utara menjadi perhatian publik, karena diduga adanya broker dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut. Menyikapi hal itu Anggota Dewan Pertimbangan DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Muhammad Yusuf Tambunan meminta kepada Gubsu Edy Rahmayadi agar segera
mengungkap broker proyek dimaksud, dengan demikian panitia pelaksana proyek dapat melaksanakan proses tender, dan mengerjakan proyek sesuai aturan yang berlaku.
Kemudian diharapkan para stake holder untuk menolak segala bentuk intervensi, bujuk rayu dan iming-iming dari broker proyek.
“Saya mengapresiasi Sikap Pak Edy yang menurut info kita terima sudah menjauhi oknum-oknum broker proyek. Kita minta beliau konsisten tidak membuka komunikasi dengan para mafia proyek,” tegas M Yusuf Tambunan saat dimintai wartawan tanggapannya atas hiruk pikuknya Proyek multi years Rp2,7 M di Sumut, Kamis (1/9/2022).
Dengan demikian, Yusuf Tambunan optimis proyek Rp2,7 T ini bisa segera dijalankan sehingga sejumlah ruas jalan propinsi dan jembatan di Sumatera Utara yang kondisinya rusak parah, bisa segera diperbaiki.
M Yusuf Tambunan mengatakan, bahwa pembangunan infrastruktur di Sumut saat ini harus diprioritaskan, mengingat di sejumlah titik di kabupaten/kota rakyat sangat menderita akibat jalan yang rusak parah. Untuk itu, alokasi dana Rp2,7 T untuk perbaikan jalan itu harus segera dirampungkan prosesnya agar bisa segera dikerjakan.
Terkait banyaknya sorotan elemen masyarakat perihal adanya kecurigaan broker proyek yang ditandai dengan aksi protes mahasiswa hingga pengaduan ke KPK, menurut Yusuf Tambunan hal itu merupakan bentuk partisipasi mahasiswa dan masyarakat umum terhadap pembangunan di Sumatera Utara
“Kita bersyukur karena pak gubernur merespon kritik dan protes mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya dengan sikap beliau yang tak lagi mau melayani kehadiran para broker itu. Dan beliau kini fokus mengarahkan agar proyek tersebut bisa segera dikerjakan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Apalagi kritikan terhadap proyek yang dikuatirkan menyalahi aturan tersebut jika dibiarkan terus berlangsung, bisa saja berakibat kepada pelanggaran hukum dan OTT.
“Tentu kita tidak mau ada lagi kepala daerah di Sumut ini yang kembali tersangkut kasus korupsi dan menjadi tahanan KPK,” ucap Yusuf Tambunan .
Ketika ditanya wartawan bagaimana sikapnya sebagai politisi Demokrat dengan adanya sinyalemen tudingan akan adanya broker dari kalangan politisi yang mengganggu proses tender, Yusuf menegaskan hal itu jelas tidak bisa ditolerir.
“Untuk membasmi budaya KKN dan broker proyek, sebaiknya Pak Edy umumkan saja adanya gangguan dari kalangan politisi itu agar ke depannya tak ada lagi politisi yang bermain-main lagi,” ucapnya.
Ia meyakini jika Gubsu berani terbuka seperti itu, dipastikan menimbulkan efek jera dan Pak Edy bisa dipandang memiliki nilai lebih dalam hal pencegahan korupsi.
( Hasbullah Silalahi, S.Pd )