Deli Serdang – Transnusantara.co.id – Menanggapi polemik yang terjadi di ruangan terhormat DPRD Kab. Deli Serdang, JPKP sangat menyayangkan ditundanya Pengesahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan anggaran tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Puluhan ribu antrian warga untuk mendapatkan BPJS PBI dan program program lain yang mensejahterakan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Kesehatan warga masyarakat Deli Serdang menjadi prioritas utama pemerintahan.
” Akibat ditundanya program ini oleh oknum elit DPRD, Haris Harahap selaku ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan), beserta Jajaran Kab. Deli Serdang, Sekretaris dan Bendahara menganggap, bahwa oknum wakil rakyat tersebut sepertinya, tidak pro kepada rakyat, mementingkan pribadi dari pada kepentingan masyarakat umum, “ucapnya.
Hal ini disampaikan Ketua JPKP Deli Serdang Haris Harahap, Minggu (20/07/2025).
” DPRD adalah perpanjangan/perwakilan masyarakat untuk memperjuangkan hak hak dasar masyarakat secara politik namun tidak berpihak kepada rakyat. Justru sebaliknya pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat, malah oknum elit DPRD yang berbuat tidak sepantasnya, menunda pengesahan KUA PPAS tersebut.
JPKP meminta elit DPRD sadar dan bangun dari mimpi bahwa pemerintahan yang dipimpin saat ini adalah pemerintahan yang pro kepada seluruh masyarakat kecil, menengah dan atas.
JPKP adalah salah satu relawan yang spesifik membantu masyarakat dalam hal kesehatan sangat menyangkan sikap politik yang tidak berpihak ini.
Dan akan konsolidasi dengan team relawan lainnya untuk melakukan upaya upaya agar KUA PPAS ini dapat di ketok disahkan di kantor rakyat di meja sidang DPRD, Hal ini sesuai dengan kebutuhan Dasar masyarakat, Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan.
Salam Pengabdian JPKP Siap Melayani. (Hisar LG).