MANDAILING NATAL, Transnusantara — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus mendorong optimalisasi infrastruktur pertanian sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Upaya tersebut dinilai sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional serta mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah.
Untuk mengawal pembangunan tersebut, Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Madina, Yan Daulay, berdiskusi bersama sejumlah insan pers yang tergabung dalam Korwasis Madina di Panyabungan, Senin (14/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai di sela waktu istirahat itu menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mengawal pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur pengairan.
Dalam diskusi tersebut, Yan Daulay menyampaikan bahwa kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu lumbung pangan regional. Menurutnya, Kabupaten Mandailing Natal memiliki posisi strategis karena didukung hamparan lahan pertanian yang luas.
Ia secara khusus menyebut Kecamatan Siabu sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian dan peningkatan produksi pangan.
“Kabupaten Madina, khususnya Kecamatan Siabu, memiliki modal besar berupa hamparan pertanian yang luas. Kita harus optimis menjadikan kawasan ini sebagai pilar utama lumbung pangan di Tabagsel sekaligus berkontribusi nyata terhadap pencapaian program Asta Cita Presiden di bidang ketahanan pangan nasional,” ujar Yan Daulay.
Menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, Yan menilai diperlukan inovasi serta koordinasi yang lebih efektif dalam mengusulkan program pembangunan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi memungkinkan komunikasi dan penyampaian usulan pembangunan dilakukan secara lebih cepat dan efisien.
“Di tengah kondisi efisiensi saat ini, kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Komunikasi dan pengajuan usulan program ke tingkat provinsi maupun pusat bisa kita dorong secara cepat melalui jaringan komunikasi digital. Dengan menyampaikan permohonan yang valid dan terkawal, peluang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tetap terbuka,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan insan pers dari Korwasis Madina, Ahmad Sulaiman Hasibuan, menyambut positif keterbukaan Dinas PUPR Madina dalam menyampaikan informasi terkait pembangunan infrastruktur pertanian.
Ia menilai keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan media penting untuk memastikan pembangunan dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat.
“Kolaborasi dan keterbukaan informasi publik sangat penting agar pembangunan di sektor pertanian dapat berjalan tepat sasaran. Melalui komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat, diharapkan berbagai kebutuhan infrastruktur pengairan di Madina dapat terus diperjuangkan,” katanya.
Di akhir diskusi, Yan Daulay berharap berbagai usulan pembangunan yang telah disampaikan kepada pemerintah di tingkat provinsi maupun pusat dapat segera direalisasikan.
“Semoga pada tahun ini program prioritas, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi dalam kegiatan sumber daya air, dapat terealisasi secara maksimal. Terlebih lagi, kita sangat berharap jaringan irigasi Bendung Batang Gadis dapat segera dinormalisasi agar pasokan air bagi para petani di daerah irigasi tersebut dapat terpenuhi secara optimal,” pungkasnya.
Penguatan komunikasi antara pemerintah, insan pers, dan masyarakat diharapkan dapat mendorong perhatian lebih besar terhadap kondisi infrastruktur pengairan di Mandailing Natal. Dengan perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi, potensi pertanian daerah diharapkan sema
( Ahmad Suleman )