DELI SERDANG(Transnusantara.co.id)-
Ujung Tombak dalam Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Jasa dan Aset adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan serta Aset Daerah (BKAD). Demikian hal itu disampaikan Ketua Satuan Tugas Direktorat I Kedeputian Korsup KPK Maruli Tuah dalam Paparan Tentang Program Monitoring Evaluasi Tematik Pengadaan Barang dan Jasa,Aset serta Pendapatan Daerah pada Rapat Koordinasi yang dipimpin Sekdakab Deli Serdang Darwin Zein S.Sos, pada Jum’at (12/08/2022)
Sekda mengapresiasi kedatangan Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai upaya dan motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Deli Serdang, terutama dalam Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas.
“Dalam rangka Monitoring Center for Prevention (MCP), kami terus berupaya meningkatkan kinerja dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman,” ucap Sekda.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Direktorat I Kedeputian Korsup KPK, Maruli Tuah dalam paparan tentang Program Monitoring Evaluasi Tematik Pengadaan Barang dan Jasa, Aset, serta Pendapatan Daerah menyatakan, Ujung Tombak dalam Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Jasa dan Aset adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
“Kita fokus di Pengadaan Jasa dan Aset. Sampai hari ini, kita sudah aktif dalam Pencegahan Korupsi. Ujung tombak kita, Bapenda dan BKAD. Kita harus bisa Mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lumayan besar dikarenakan kita tahu sudah memasuki masa-masa Pemilihan Umum (Pemilu),” ungkapnya.
Maruli Tuah mengingatkan, agar semua Hirarki Eksekutif, Bupati dan Jajaran jangan sampai terjerumus dalam Pengaturan Proyek.
“Harus diingatkan terus, dieksekutif, mulai Bupati sampai jajarannya agar jangan sampai ada Pengaturan Proyek. Kita harus monitoring pengadaan barang dan jasa dan juga lelang. Kami mohon agar Inspektur mengawasi juga,” pesannya.
“Ada yang selalu memantau, apalagi Deli Serdang ini banyak yang memantau. Bukan hanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipantau, tapi sampai ke Kepala Sekolah karena menerima setoran sedikit, bisa dilaporkan,” imbuhnya.
Maruli juga menyinggung tentang jual beli jabatan serta korupsi yang sudah terjadi di Tingkat Pemerintahan Desa. Dia berharap, hal itu jangan sampai terjadi.
“Kami mohon, agar Deli Serdang jangan ada dimintai uang untuk jabatan. Sekarang, Desa-desa sangat rawan karena untuk mencari temuan yang paling gampang datang ke desa saja. Karena, sekarang Praktik Korupsi sudah menular. Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), mohon dibina,” tegasnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Rolekson Simatupang, Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang, Marice T Butar Butar, Kadis PMD Deli Serdang, Drs Khairul Azman MAP, Kadis Perkim Deli Serdang, Heriansyah Siregar ST, Kepala Inspektorat Deli Serdang, Edwin Nasution SH, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Drs M Abduh Rajali Siregar MSI, Kepala Bapenda Deli Serdang, H Timur Tumanggor SSos MSi, Kadis Perhubungan, Suryadi Aritonang, Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Hukum Deli Serdang, Muslih Siregar SH, Kabag Umum, Fitrian Syukri SSTP, Kabag Organisasi, Drs Syahrul MPd, perwakilan Kantor Cabang Bank Sumut Lubuk Pakam, Sofian Sauri, dan lainnya. (Gun)