Pakpak Bharat, Trans Nusantara–Dinilai tak mampu jadi Bupati, ratusan massa yang tergabung dari sejumlah wilayah di Kabupaten Pakpak Bharat menggelar aksi unjuk rasa atas kebijakan pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor dan Mutsyuhito Solin, untuk penyampaian aspirasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat dan Kantor Bupati Pakpak Bharat, Senin (06/11/2023) yang dianggap tidak pro terhadap rakyat kecil.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut para massa menyampaikan tuntutannya kepada pemerintahan FBT-Mo yang selama hampir satu periode penuh telah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat, agar setiap kebijakannya berpihak pada rakyat kecil.
Hal ini juga dinilai menjadi catatan terburuk sepanjang sejarah Pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat, birokrasi yang carut marut karena banyaknya kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat banyak. Bupati dinilai tidak mengerti tentang birokrasi dan sistem pemerintahan yang sedang dijalankannya.
Selain itu, massa juga mengomentari bahwa 4 tahun kepemimpinan FBT-Mo banyak program yang belum terwujud sepenuhnya, massa menilai pemerintah saat ini tidak pro terhadap kepentingan rakyat kecil, namun sibuk memperebutkan kekuasaan dan kepentingan golongannya. FBT-Mo semestinya tidak lupa akan janji-janjinya agar masyarakat tidak selalu diberikan harapan palsu.
Selama berorasi para massa di Kantor Bupati Pakpak Bharat, disambut oleh Sekretaris Daerah, Jalan Berutu, juga Ketua DPRD dan Anggota saat berorasi di Gedung DPRD Pakpak Bharat.
Adapun sejumlah tuntutan lainnya yang di sampaikan adalah :
1. Mendesak Kapolres Pakpak Bharat mengusut tuntas terkait penistaan budaya Pakpak.
2. Mendesak DPRD Pakpak Bharat untuk membatalkan rencana Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk membeli sejumlah mobil dinas Bupati dan Camat juga bus Pemda.
3. Mendesak pertanggung jawaban realisasi food estate, yang diduga telah membodohi publik.
4.Mendesak APH mengusut tuntas pengadaan barang dan jasa Pemkab Pakpak Bharat TA. 2023 dengan system e-catalog Local.
5. Mendesak Kapolres Pakpak Bharat agar melakukan pemeriksaan terhadap PT.SEL terkait dengan segala dugaan pelanggaran hukum yang terjadi.
6. Meminta penjelasan Bupati Pakpak Bharat terkait tidak adanya pembahasan PAPBD antara legislatif dan eksekutif dua tahun berturut-turut.
7. Mendesak Kapolres Pakpak Bharat segera menetapkan tersangka kasus pengering jagung.
8. Mendesak DPRD Segera Memakzulkan Bupati Pakpak Bharat, karena dinilai tidak mampu memimpin Kabupaten Pakpak Bharat.
( Trans Nusantara-Tim )